Banyak yang Terima Aliran Dana e-KTP, KPK: Dikembalikan Lebih Baik

Jakarta - Jaksa penuntut umum pada KPK menyebut ada banyak pihak yang menerima uang haram dari korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 3.3 triliun. Terkait dengan hal itu, KPK uang tersebut lebih baik di kembalikan atau Segera di tangkapa bila ketahuan menerima dana haram tersebut

pernyataaan wakil ketua KPK Saut Situmorang kepada Nonstop4d.com, Kamis (9/3/2017) malam.

Hal serupa diungkapkan oleh oleh Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Dia menyatakan pengembalian Kerugian Keuangan Negara menjadi satu fokus KPK dalam kasus ini.

"Dalam kasus ini, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penelusuran aliran dana," ucap Febri saat dimintai konfirmasi secara terpisah, Kamis (9/3).

Febri juga mengatakan KPK tidak menghiraukan bantahan dari pihak yang namanya disebut dalam dakwaan. Menurut , KPK bertugas membuktikan hal yang sebeneranya terjadi.

"Dalam banyak perkara memang sejumlah pihak membantah. Dan menjadi tugas KPK untuk membuktikan yang sebenarnya. Kami tentu tidak bergantung pada bantahan. Namun, sebagai pengingat, akan lebih baik jika koperatif dengan penegak hukum," jelas Febri.

sebagai informasi, 2 terdakwaa kasus E-KTP, yaitu Irman dan Sugiharto, menerima uang yang disebut hasil korupsi sebesar Rp 60 miliar. Irman mengantongi Rp 2.371.250.000 dan USD 877.700 serta SGD 6 ribu atau setara Rp 14 miliar, sedangkan Sugiharto mendapatkan USD 3.473.830 atau setara Rp 46 miliar.

Dan berikut nama-nama yang masuk kedalam DPO dari pihak KPK

1. Gamawan Fauzi sebesar US$4,5 juta dan Rp50 juta.
2. Diah Anggraini US$2,7 juta, dan Rp22,5 juta.
3. Drajat Wisnu Setyawan US$615 ribu dan Rp25 juta.
4. Enam anggota panitia lelang masing-masing US$50 ribu.
5. Husni Fahmi US$150 ribu dan Rp30 juta.
6. Anas Urbaningrum US$5,5 juta.
7. Melchias Markus Mekeng sejumlah US$1,4 juta.
8. Olly Dondokambey US$1,2 juta.
9. Tamsil Linrung US$700 ribu.
10. Mirwan Amir US$1,2 juta.
11. Arief Wibowo US$108 ribu.
12. Chaeruman Harahap US$584 ribu dan Rp26 miliar.
13. Ganjar Pranowo US$520 ribu.
14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi ll dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah US$1,047 juta.
15. Mustoko Weni sejumlah US$408 ribu
16. Ignatius Mulyono US$258 ribu
17. Taufik Effendi US$103 ribu.
18. Teguh Djuwarno US$167 ribu.
19. Miryam S Haryani sejumlah US$23 ribu.
20. Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing US$37 ribu.
21. Markus Nari sejumlah Rp4 miliar dan US$13 ribu.
22. Yasona Laoly US$84 ribu.
23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah US$400 ribu.
24. M Jafar Hapsah sejumlah US$100 ribu.
25. Ade Komarudin sejumlah US$100 ribu.
26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1 miliar.
27. Wahyudin Bagenda, Direktur Utama PT LEN Industri Rp2 miliar.
28. Marzuki Ali Rp20 miliar.
29. Johanes Marliem sejumlah US$14,880 juta dan Rp25 miliar
30. 37 anggota Komisi lainnya seluruhnya berjumlah US$556 ribu, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara US$13 ribu sampai dengan USD18 ribu.
31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta.
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp137 miliar.

Selain diterima perorangan, jaksa juga menyebut terdakwa memperkaya korporasi. Inilah perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam dakwaan:    

1. Perum PNRI menerima sejumlah Rp107,7 miliar. 

2. PT Sandipala Artha Putra Rp145 miliar.
3. PT Mega Lestari Unggul, perusahaan induk PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148 miliar.
4. PT LEN Industri Rp20 miliar.
5. PT Sucofindo Rp8 miliar.
6. PT Quadra solution sebesar Rp127 miliar.